Urplan_Lupie's Blog

Permasalahan

Toll goods merupakan barang-barang atau jasa yang hanya dapat diproduksi oleh satu produsen saja. Ciri-ciri sifat dari toll goods adalah excludability (ada pengecualian bagi seseorang dalam pemanfaatannya) dan non rivalry (tidak terdapat persaingan untuk memanfaatkannya). Fasilitas rumah sakit salah satu bentuk toll goods yang dibangun pemerintah sebagai sebuah unit pelayanan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dari segi kesehatan fisik manusia. Tugas utama sebuah rumah sakit yaitu memberikan layanan pada setiap masyarakat di berbagai kalangan (tanpa mementingkan nilai profit/keuntungan) sebagai tonggak dalam keberhasilannya.

Tetapi bagaimana jika rumah sakit pemerintah tersebut dikuasai oleh pihak tertentu dan mengubah bentuk selayaknya suatu badan usaha (Perjan/Persero). Salah satu contoh perubahan badan hukum rumah sakit adalah RS Haji Jakarta. Menurut PERDA No. 13 tahun 2004, Rumah Sakit Haji Jakarta telah merubah status dari unit swadana menjadi Perseroan Terbatas (PT) (www.beritajakarta.com, 2005). Tentu saja kebijakan tersebut menimbulkan sebuah pemikiran kritis, serta memunculkan pro dan kontra karena suatu perusahaan umumnya akan mengutamakan perhitungan laba rugi sebagai kunci kesuksesan dalam suatu badan usaha sehingga pelayanan fasilitas rumah sakit akan sangat bergantung dari kemampuan ekonomi masyarakat.

Perubahan bentuk badan hukum rumah sakit pemerintah tersebut berdasarkan beberapa permasalahan-permasalahan. Selama ini birokrasi menghambat perkembangan rumah sakit. Dana yang dialokasikan pemerintah pun terbatas, sedangkan penentuan tarif rumah sakit (bila sebagai RSUD), harus melalui perda yang belum tentu berubah sekali dalam lima tahun, karena untuk membuat perda memerlukan waktu yang panjang. Demikian pula untuk berbelanja barang kepentingan rumah sakit yang terikat peraturan dasar dan hukum, sehingga tidak bisa dilakukan secara tepat dan cepat (www.suarapembaruan.com, 2005). Pada tulisan ini, akan penulis bahas mengenai perubahan jenis badan usaha rumah sakit yang ditinjau dari perspektif pembiayaan pembangunan.

Pembahasan

Rumah sakit (RS) merupakan sebuah institusi atau lembaga perawatan kesehatan yang pelayaanannya sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Dan rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Berdasarkan undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Tugas rumah sakit adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan. Dalam praktis ilmu pembiayaan pembangunan, rumah sakit merupakan salah satu bentuk barang publik khususnya termasuk dalam kategori public goods barang yang sangat dibutuhkan masyarakat namun tidak semua barang dapat disediakan oleh pasar.

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, menyebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Pemerintah adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT), di mana RSUP sebagai konsekuensi asas dekonsentrasi menjadi UPT dari Depkes, sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi UPT dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota, sebagai konsekuensi asas desentralisasi. Campur tangan pemda terlibat pada seluruh manajemen Rumah Sakit, bahkan pembiayaan RSUD 20 % dari Pemerintah Dati II dan 80 persen subsidi pemerintah pusat. Kemudian terjadi reformasi pertama RSUP pada tahun 1992 ketika keluar Keputusan Presiden Nomor 38/1991 tentang Unit Swadana, artinya RSUP mempunyai kewenangan untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung, artinya revenue dapat dikelola secara mandiri oleh RSUP, walaupun subsidi masih ada. Unit swadana memang bukan reformasi kelembagaan, tapi mulai nyata adanya hubungan antara kemandirian pengelolaan revenue ini dan peningkatan kualitas. Reformasi ini hanya berjalan lima tahun, dengan dikeluarkannya UU No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka RSUP yang sudah terbiasa mengelola anggaran pendapatan fungsionalnya sebagai RS unit swadana harus mengembalikan dana tersebut ke kas negara. Tetapi RSUD tidak mengalami hal yang sama seperti RSUP.

Tiga tahun kemudian reformasi ketika RSUP berubah menjadi perjan. RSUP yang selama ini tidak pernah memerhatikan masalah cost dan revenue sekarang diwajibkan melaporkan situasi keuangan secara rutin. Keberhasilan Depkes mengubah kelembagaan RSUP dari kantor menjadi badan usaha merangsang pimpinan RSUD untuk bisa meningkatkan kelembagaan RSUD dari tahap swadana menjadi BUMD. Djojosugito (2002) dalam makalahnya menjelaskan beberapa faktor yang mendorong perubahan status RSUP menjadi RS Perjan seperti perubahan fungsi RS dari fungsi sosial menjadi “Industri jasa”, berkurangnya kemampuan keuangan pemerintah untuk “mensubsidi” pelayanan kesehatan, pengelolaan RS swadana yang tidak lagi berjalan akibat adanya UU PNBP, dan berkembangnya paradigma sehat. Perubahan menjadi RS Perjan diharapkan dapat memberikan RS Perjan otonomi tanpa meninggalkan “fungsi sosial”nya.

Pada tahun 2003 keluar perundangan yang mengubah wajah kelembagaan RS pemerintah di Indonesia. Pertama UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang mengatur bahwa kelembagaan BUMN tinggal dua bentuk saja, Perum dan Persero sehingga RS Perjan harus berubah menjadi RS Perum atau RS Persero/PT. Kemudian muncul PP No. 8/2003, RSUD harus berubah bentuk Lembaga Teknis Daerah, yaitu suatu Aparatur Pemerintah di bawah Pemda, sebuah Kantor. Peraturan ini sangat bertolak belakang dengan UU No. 19/2003. RSUP didorong ke arah badan usaha, sementara RSUD ditarik kembali menjadi aparatur pemerintah daerah, yang berlaku mulai Februari 2005. Tetapi, dengan UU No. 1/2004 tentang Perbendaraan Negara, membuat suatu terobosan dengan pembentukan badan layanan umum (BLU). Jadi RSUD walau berbentuk Lembaga Teknis Daerah (LTD), namun sistem keuangannya adalah BLU dan seperti juga unit swadana, maka RS BLU adalah suatu perubahan otonomi sistem keuangan dan bukan perubahan kelembagaan RS. Namun pada bulan Agustus 2004 Pemda DKI Jakarta melakukan transformasi RS yang menjadi milik Pemda DKI dengan mengubah RS Haji Jakarta dan RSUD Cengkareng dari unit swadana menjadi PT (http://www.nu.or.id). Dan masih terdapat beberapa RS pemerintah yang merupakan Persero/PT. yaitu RS AB Harapan Kita, RS Cipto Mangunkusumo, RS Dr. Wahidin dan RS Fatmawati.

Hal ini merangsang timbulnya sebuah polemik karena perubahan RSUD menjadi PT mengakibatkan sebuah rumah sakit tidak akan mengutamakan lagi pelayanan yang efficiency (efisiensi), equity (keterjangkauan), dan quality (mutu) kepada masyarakat, tetapi keuntungan (profit). Equity atau keterjangkauan ini yang banyak dipertanyakan oleh banyak kalangan bila RS berbentuk PT, yang terkesan “mengejar keuntungan” yang sangat tidak layak dilakukan oleh RS pemerintah.

Berikut merupakan perbedaan antara BLU dan PT yang diuraikan penulis :

Gambar 1. Perbedaan antara BLU dan PT

 

Selama ini rumah sakit milik pemerintah adalah rujukan utama pasien-pasien yang tak mampu membayar pelayanan kesehatan di RS swasta. Fakta lain di sejumlah berita menyebutkan masih ditemui masyarakat miskin yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara memadai. Tidak sedikit pula  masyarakat miskin yang mengembuskan napas terakhir karena tidak segera ditangani oleh tim medis RS hanya karena tidak mampu membayar uang muka biaya pengobatan. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa hal merupakan dampak yang diakibatkan perubahan rumah sakit menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) atau PT:

· Perhatian pemerintah yang menipis diwarnai dengan berkurangnya subsidi pemerintah di sector kesehatan.

· Kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan tradisional karena masyarakat menganggap biaya rumah sakit yang sangat tinggi.

· Angka kematian semakin meningkat khususnya dari pasien yang kurang mampu.

Kebijakan mengubah badan hukum suatu rumah sakit menjadi BUMN atau BUMD merupakan salah satu bentuk strategi kebijakan pembiayaan pembangunan. Kebijakan ini merupakan alternatif agar pengembangan pelayanan rumah sakit dapat dilakukan dengan cepat, salah satunya adalah dalam hal pembelian alat-alat operasional kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya, perlu dicermati pula bagaimana pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sebab mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan harga terjangkau.

Menurut penulis, strategi pembiayaan yang dapat diterapkan dalam  pembangunan dan pengelolaan rumah sakit pemerintah baik berupa RSUP maupun RSUD adalah dengan menerapkan strategi kerjasama kemitraan pemerintah-swasta. Dalam hal ini badan hukum RSUP/RSUD tidak perlu berubah menjadi BUMN berbadan hukum persero/PT, sehingga upaya yang perlu dikembangkan adalah meningkatkan kerjasama dengan swasta. Bentuk kerjasama pemerintah-swasta ini merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam membiayai pengembangan dan pengelolaan suatu pelayanan rumah sakit. Model kemitraan pemerintah-swasta yang memungkinkan dapat diterapkan adalah kontrak pelayanan, kontrak kelola, kontrak konsesi dan lain-lain. Masing-masing fungsi dan deskripsi model kemitraan tersebut antara lain :

  • Kontrak pelayanan (servise contract) : pemerintah menyerahkan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam bentuk imbal jasa atau bagi hasil.
  • Kontrak kelola (management contract) : Mitra swasta menyediakan jasa manajemen untuk pengelolaan dan pengusahaan kegiatan operasi dan pemeliharaan, termasuk tanggung jawab pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
  • Kontrak konsesi (concession) : Pemerintah memberikan hak kosesi kepada mitra swasta untuk memanfaatkan suatu fasilitas pelayanan baru, penambahan, perluasan dan perbaikan. Kontrak konsesi terdiri dari BOT dan BOO.
  • Model subsidi silang : biaya yang tinggi dibebankan pada golongan masyarakat berpenghasilan menengah keatas, sehingga pemasukan yang diterima dari masyarakat kelas atas dapat disalurkan bagi masyarakat menengah kebawah.

Masing-masing akifitas dalam pelayanan yang dapat diterapkan dalam model kemitraan tersebut antara lain:

  • Peningkatan kuantitas alat-alat kesehatan

Strategi kemitraan yang dapat dilakukan adalah kontrak pelayanan dan kontrak kelola.

  • Pemeliharaan alat-alat kesehatan

Strategi kemitraan yang dapat diterapkan adalah kontrak pelayanan dan kontrak kelola.

  • Penagihan pelayanan kesehatan

Strategi kemitraan yang dapat diterapkan adalah adanya model subsidi silang dari hasil penagihan biaya layanan kesehatan yang berasal dari masayarakat golongan menengah atas. Model seperti ini perlu pengawasan ketat dari pemerintah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran biaya sehingga pelayanan kesehatan dapat tepat sasaran yaitu bagi masyarakat miskin.

Selain itu, upaya lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah dengan menyusun perundang-undangan yang tidak saling tumpang tindih serta tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan. Misalnya dengan memberlakukan ASKES, JAmsostek dan Kartu Gakin bagi masyarakat miskin, sehingga mereka dapat berobat dengan pengeluaran biaya minimal dan bahkan gratis. Pada Rumah Sakit yang telah berubah badan hukum menjadi PT, maka perlu ada pengawasan yang ketat agar kebutuhan masyarakat miskin tidak terabaikan. Pengawasan dan monitoring dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun evaluasi pelayanan kesehatan.

Kesimpulan

Toll goods merupakan barang-barang atau jasa yang hanya dapat diproduksi oleh satu produsen saja. Ciri-ciri sifat dari toll goods adalah excludability (ada pengecualian bagi seseorang dalam pemanfaatannya) dan non rivalry (tidak terdapat persaingan untuk memanfaatkannya). Fasilitas rumah sakit salah satu bentuk toll goods yang dibangun pemerintah sebagai sebuah unit pelayanan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dari segi kesehatan fisik manusia. Tugas utama sebuah rumah sakit yaitu memberikan layanan pada setiap masyarakat di berbagai kalangan (tanpa mementingkan nilai profit/keuntungan) sebagai tonggak dalam keberhasilannya.

Strategi pembiayaan yang dapat diterapkan dalam  pembangunan dan pengelolaan rumah sakit pemerintah baik berupa RSUP maupun RSUD menurut penulis adalah dengan menerapkan strategi kerjasama kemitraan pemerintah-swasta. Badan hukum RSUP/RSUD tidak perlu berubah menjadi BUMN berbadan hukum persero/PT, sehingga upaya yang perlu dikembangkan adalah meningkatkan kerjasama dengan swasta. Akifitas dalam pelayanan yang dapat diterapkan dalam model kemitraan tersebut antara lain:

  • Peningkatan kuantitas alat-alat kesehatan

Strategi kemitraan yang dapat dilakukan adalah kontrak pelayanan dan kontrak kelola.

  • Pemeliharaan alat-alat kesehatan

Strategi kemitraan yang dapat diterapkan adalah kontrak pelayanan dan kontrak kelola.

  • Penagihan pelayanan kesehatan

Strategi kemitraan yang dapat diterapkan adalah adanya model subsidi silang dari hasil penagihan biaya layanan kesehatan yang berasal dari masayarakat golongan menengah atas. Model seperti ini perlu pengawasan ketat dari pemerintah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran biaya sehingga pelayanan kesehatan dapat tepat sasaran yaitu bagi masyarakat miskin.

Selain itu, upaya lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah dengan menyusun perundang-undangan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan. Misalnya dengan memberlakukan ASKES, JAmsostek dan Kartu Gakin bagi masyarakat miskin, sehingga mereka dapat berobat dengan pengeluaran biaya minimal dan bahkan gratis. Pada Rumah Sakit yang telah berubah badan hukum menjadi PT, maka perlu ada pengawasan yang ketat agar kebutuhan masyarakat miskin tidak terabaikan. Pengawasan dan monitoring dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun evaluasi pelayanan kesehatan.

Daftar Pustaka

Djojosugito, 2002, A. Seluk Beluk Rumah Sakit Berbentuk Perusahaan Jawatan

http://www.suarapembaruan.com . 2005. Mencari Bentuk RS Pemerintah yang Otonom dan Nirlaba. Jakarta: http://www.suarapembaruan.com/News/2005/02/23/index.html

Nurito.  2008. Wagub Paparkan Sejarah RS Haji www.beritajakarta.com

http://www.nu.or.id. 2005.  Privatisasi Rumah Sakit Pemerintah  www.nu.or.id

Ariastita, Putu Gde. 2006.  “Bahan Perkuliahan Pembiayaan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITS”

 

Kebijakan dan Rencana Strategi Pembangunan Rumah Susun di kawasan perkotaan ini ditetapkan melalui Kebijakan Menteri Perumahan Rakyat pada tahun 2007-2011 yang bertujuan untuk memberikan arah kebijakan, strategis dan rencana tindak pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan, menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak para pemangku kepentingan dalam pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan, serta memberikan indikator kinerja pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan.

Pada dasarnya kebijakan percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan ini dilatarbelakangi oleh ketersediaan lahan perkotaan yang sangat terbatas mengakibatkan semakin langka dan mahalnya lahan perkotaan. Hal ini menyebabkan pembangunan perumahan baru layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah cenderung menjauh dari tempat kerja, sehingga dampak lain yang ditimbulkan yaitu munculnya permukiman illegal dan kumuh pada pusat kota, permasalahan mobilitas manusia dan barang dalam hal ini menimbulkan kemacetan lalu lintas, penurunan produktifitas kerja, serta penurunan kondisi sosial dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu untuk memanfaatkan keterbatasan lahan perkotaan, maka dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat penghasilan menengah kebawah direncanakan pembangunan rumah susun sederhana di pusat-pusat kota, dengan intensitas bangunan tinggi diharapkan dapat mendorong pemanfaatan lahan dan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang efektif dan efisien.

Kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sebenarnya telah ditetapkan sejak tahun 1985 dalam Undang-undang no.16 tahun 1985 tentang Rumah Susun. Beberapa tahun yang lalu pun telah dicetuskan program pengembangan sejuta rusun (GNPSR). Namun semenjak Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR) dicanangkan pada tahun 2003, pencapaian pasokan Rumah Susun bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah masih berjalan lambat. Untuk itu diperlukan upaya percepatan pembangunan Rusun, baik milik maupun sewa, yang tidak jauh dari pusat aktivitas masyarakat, khusunya di kawasan perkotaan. Oleh karena itu kebijakan yang diterapkan saat ini lebih bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkeotaan.

Jika melihat kondisi saat ini pembangunan rumah susun sederhana bagi masyarakat penghasilan menengah-bawah mengalami beberapa kendala yang terdiri dari :

  1. Harga tanah yang mahal di pusat kota menyebabkan pembangunan rumah susun sederhana diarahkan pada kawasan pinggiran kota sehingga beban lingkungan dan transportasi makin besar.
  2. Terdapat beberapa rumah susun sederhana yang tidak tepat sasaran bagi masyarakat penghasilan rendah, misalnya rumah susun sederhana di Jakarta yang disewa/dimiliki masyarakat penghasilan menengah-keatas.
  3. Masih rendahnya minat masyarakat untuk tinggal di rumah rusun (masalah budaya masyarakat Indonesia), masyarakat cenderung memilih tinggal di rumah horizontal dengan tipe sederhana daripada tinggal di rumah vertikal.
  4. Pengembang lebih memilih membangun rumah susun dalam bentuk apartemen karena menurut pengembang persyaratan dalam membangun rumah susun tidak ada bedanya dengan membangun rumah susun komersial sehingga membangun apartemen dinilai lebih menguntungkan.

Kebijakan percepatan pembangunan rumah susun lebih mengutamakan ketercapaian target pembangunan berupa 1000 unit menara rumah susun dengan pembangunan selama 5 tahun (tahun 2007-2011). Program pembangunan 1.000 tower di kawasan perkotaan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Mohammad Yusuf Asy’ari yang didefinisikan melalui Keputusan Menteri adalah mereka yang berpenghasilan Rp 4,5 juta ke bawah. Sasaran kita agar masyarakat menengah ini -kalau saya suka menyebutnya sebagai profesional muda- bermukim tidak jauh dari tempat kerjanya.

Terdapat 10 kota besar yang dianggap perlu segera membangun rumah susun. Ke-10 kota itu Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul), Semarang dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya, Makassar dan sekitarnya, Banjarmasin dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya, Batam dan sekitarnya, Palembang dan sekitarnya. Tapi, itu bukan berarti di daerah lain tidak diperhatikan. Dari hasil inventarisasi diperoleh gambaran bahwa pembangunan yang terbesar adalah di Jabodetabek. Perbandingannya dengan kota-kota lain, 50 persen atau 500 tower di Jabodetabek, 30 persen di Pulau Jawa selain Jabodetabek, dan 70 persen sisanya di luar Pulau Jawa. Diharapkan program ini tuntas pada 2011.

Perkembangan pembangunan rumah sususn pada tahun 2007 telah tercapai 78 tower rumah susun yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan pada tahun 2008 target tower rumah susun mencapai 88 unit sehingga total rusun yang terbangun sampai tahun 2008 adalah 166 unit rusun di seluruh Indonesia atau sekitar 19 % dari target 1000 tower di seluruh Indonesia.

Gambar 1. Rencana Pembangunan Rumah Susun Dikawasan Perkotaan Tahun 2007-2011

Saran penulis, kebijakan yang telah berjalan selama 4 tahun ini perlu dievaluasi tingkat keefektifannya terutama dari segi sosial budaya masyarakat, sehingga nantinya kebijakan pemerintah dapat dikembangkan lebih pada faktor sosial budaya masyarakat dimana faktor ini memegang peranan penting bagi pengembangan rumah susun di kawasan perkotaan. Sosialisasi terhadap masyarakat penghasilan menengah-kebawah sangat diperlukan agar mind-set tinggal di rumah susun dapat diterima oleh kalangan masyarakat penghasilan menengah-kebawah. Selain itu, sosialisasi program rumah susun ini sangat penting agar ketercapaian target dapat tepat sasaran, yaitu untuk masyarakat penghasilan menengah-bawah.

Sayup-sayup terdengar ocehan riang anak-anak SDN Kejawan Putih dari dalam kelas. Sesekali terdengar jeritan nyaring mereka. Selidik punya selidik, ternyata mereka sedang asyik bermain Utagami.

Mungkin kata itu terasa asing karena Utagami hanya sebuah singkatan dari Ular Tangga Mitigasi Gempa dan Tsunami. Papan Utagami yang digunakan berukuran 5m x 5m, kira-kira berukuran satu ruang kelas. Dadu yang digunakan pun tak kalah besar menyesuaikan dengan papannya. Bidaknya menggunakan manusia. Tiap kotak dalam Utagami memiliki makna sendiri, umumnya mengenai tindak preventif menghadapi bencana gempa dan tsunami.

Angga, Una, Palupi, Cihe, dan Amanda merupakan tim PKMM Utagami dan semuanya berasal dari jurusan Planologi. “Kami memilih mengenalkan pelajaran tentang gempa dan bencana alam menggunakan permainan karena anak-anak lebih mudah ingat jika dikemas dalam permainan,” ungkap Cihe. Lebih lanjut Angga menjelaskan permainan ular tangga dipilih karena mudah dimainkan dan tiap naik atau turunnya pemain memiliki maksud tertentu.

“Pertama-tama kami melakukan pre-test untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan mereka terhadap gempa dan tsunami. Selanjutnya kami melakukan presentasi, dilanjutkan dengan simulasi mengggunakan Utagami dan yang terakhir adalah Pekerjaan Rumah (PR) untuk mengetahui seberapa banyak informasi yang mereka serap,” papar Cihe. PR yang diberikan berupa komik mengenai gempa dan tsunami dan di akhir komik terdapat beberapa pertanyaan.

Sikap lucu anak-anak saat mempraktekkan goncangan gempa membuat susana cair. “Kami memilih mendatangi SD yang berada di kawasan pesisir karena kawasan tersebut berpotensi terkena gempa dan tsunami,” jelas Cihe. Palupi juga memiliki harapan jangka panjang terhadap PKMM tersebut, dia berkeinginan metode Utagami dapat diterapkan di berbagai sekolah karena letak Indonesia yang rawan terhadap bencana.

Dari kejauhan terlihat guru-guru yang asyik memperhatikan muridnya bermain Utagami. “Kami mendukung kegiatan pelatihan mengenai penyelamatan gempa seperti ini karena anak-anak bisa tahu sejak dini,” ujar Suwarti sebagai Kepala Sekolah SD N Kejawan Putih II.

source: ITS-online

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!